Pada Rabu, 15 Oktober 2025, Komisi III DPRD Kota Bogor melaksanakan kunjungan lapangan ke Masjid Agung Kota Bogor yang berlokasi di Kecamatan Bogor Tengah. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi fisik terkini serta membahas perencanaan lanjutan pembangunan masjid yang menjadi ikon spiritual dan kebanggaan warga Kota Bogor.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan kontraktor, konsultan proyek, dan sejumlah pemangku kepentingan pada Mesjid Agung Kota Bogor. Komisi III hadir untuk memastikan bahwa proses pembangunan Masjid Agung berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Masjid Agung Kota Bogor memiliki posisi strategis, bukan hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, budaya, dan spiritual warga. Karena itu, pembangunan masjid ini tidak hanya dipandang dari sisi fisik semata, melainkan juga dari nilai simbolik dan sosial yang melekat di dalamnya: sebagai ruang kebersamaan, tempat bertumbuhnya nilai keagamaan, dan sarana penguatan identitas kota yang religius dan inklusif.
Dalam peninjauan di lapangan, Komisi III DPRD Kota Bogor menyoroti beberapa aspek teknis yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain kondisi struktur bangunan yang telah berdiri, progres penyelesaian fasilitas pendukung, serta perencanaan tahapan pembangunan berikutnya. Penilaian lapangan ini dilakukan untuk memastikan agar proyek tidak berjalan setengah hati, sesuai perencanaan, prosedur, dan standar keamanan, serta estetika bangunan publik.
Selain evaluasi teknis, pembahasan juga mencakup aspek penganggaran dan pengelolaan proyek agar pembangunan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan. DPRD menegaskan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan efektif agar proyek besar seperti Masjid Agung tidak menimbulkan persoalan administratif atau keterlambatan yang berlarut-larut.
Komisi III menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan masjid harus didukung oleh koordinasi lintas sektor: antara pemerintah daerah, DPRD, kontraktor, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lancar dan sesuai harapan warga, tanpa mengesampingkan nilai estetika dan fungsionalitas masjid sebagai pusat kegiatan umat.
Dalam dialog bersama Dinas PUPR, Komisi III juga menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data dan kajian teknis. Setiap keputusan pembangunan harus dilandasi pada pertimbangan yang matang, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun sosial.
Kunjungan lapangan ini menjadi wujud nyata fungsi pengawasan DPRD Kota Bogor dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai visi dan misi kota: menghadirkan tata kelola yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengawasan langsung ke lapangan memungkinkan DPRD melihat kondisi faktual dan memberikan rekomendasi solutif terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Komisi III juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berupaya menjaga progres pembangunan. DPRD mendorong agar komunikasi dan pelaporan proyek terus diperkuat, sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dan manfaat pembangunan yang dilakukan.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Masjid Agung hingga rampung dan berfungsi optimal sebagai ruang ibadah dan kebanggaan bersama. Bagi DPRD, pembangunan Masjid Agung bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang membangun ruang spiritual dan sosial yang merekatkan nilai persaudaraan dan kemanusiaan antarwarga.
Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor diharapkan menjadi simbol kemajuan yang berlandaskan nilai religius, partisipatif, dan berkelanjutan, selaras dengan visi Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan : sebuah kota yang membangun masa depan dengan keseimbangan antara nilai, ilmu, dan iman.
