Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Merespons instruksi Presiden terkait penghematan energi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menyiapkan skema Work From Home (WFH) bagi ASN.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mendukung langkah tersebut namun memberikan catatan kritis. Ia mendesak Pemkot Bogor agar transparan dalam mempublikasikan capaian penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dihasilkan dari kebijakan WFH ini.
“WFH ini bukan sekadar memindahkan meja kerja ke rumah, tapi ini langkah darurat energi. Saya mengusulkan agar Pemkot Bogor mempublikasikan secara terbuka berapa liter BBM yang berhasil dihemat setiap pekannya melalui sosial media,” ujar Dedi Mulyono, Kamis (26/3/2026).
Politisi PKS ini menilai, publikasi data penghematan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban moral birokrasi di tengah beban subsidi BBM yang membengkak akibat krisis global.
Dedi menekankan pentingnya transparansi melalui beberapa langkah teknis yang harus dijalankan Pemerintah Kota Bogor.
Pertama, Pemkot diminta merilis infografis mingguan mengenai jumlah liter BBM yang berhasil dikurangi dari pembatasan mobilitas ASN yang bekerja di rumah.
Selain itu, ia mendesak agar sisa anggaran belanja BBM hasil penghematan WFH tersebut tercatat secara jelas dan akuntabel dalam laporan keuangan daerah sebagai bukti efisiensi APBD.
Terakhir, Dedi menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap kendaraan dinas yang wajib dikandangkan selama jadwal WFH guna memastikan penghematan energi benar-benar terjadi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kedinasan.
“Jangan sampai WFH ini jadi ‘kotak hitam’. Warga Kota Bogor perlu tahu bahwa birokrasi mereka ikut berkorban dan berhemat secara terukur di tengah ancaman krisis minyak dunia. Jika ada angka nyata, misalnya ‘Minggu ini Pemkot hemat 5.000 liter’, maka legitimasi publik terhadap kebijakan ini akan kuat,” tegas Dedi.
Lebih lanjut, Anggota Dewan dari Dapil Bogor Selatan ini mengingatkan agar operasional pelayanan publik di wilayah, seperti Kelurahan dan Puskesmas, tetap terjaga meski skema penghematan dijalankan.
Dedi juga berencana membawa usulan publikasi data BBM ini ke dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam waktu dekat.
“Kita di Banggar akan pelototi serapan anggaran operasional. Jika mobilitas berkurang karena WFH, maka belanja BBM di OPD harus turun drastis. Efisiensi ini bisa kita alokasikan untuk program sosial yang lebih mendesak bagi warga Bogor,” pungkasnya.
