​HUMPROPUB – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA di Kota Bogor untuk tahun ajaran 2026/2027 resmi dimulai secara daring melalui portal Pusat Informasi SPMB Jabar. 

Momentum ini diharapkan dapat diserap dengan baik oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang memiliki rekam jejak prestasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor yang juga Kordinator Komisi lV, M. Rusli Prihatevy menyampaikan DPRD Kota Bogor mendukung penerapan program Sekolah Maung, namun memberikan catatan kritis agar kuota penerimaan dan domisili diprioritaskan bagi warga Kota Bogor. 

"DPRD Kota Bogor mengawal persiapan program gagasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar tidak merugikan masyarakat lokal," kata Rusli. 

DPRD mendorong agar kuota domisili pada Sekolah Maung yang ada di wilayah mereka diprioritaskan sepenuhnya untuk warga Kota Bogor.

Ia menekankan pentingnya pembatasan agar sekolah percontohan di Kota Bogor tidak justru didominasi oleh calon peserta didik dari luar kota. 

"Karena Sekolah Maung menerapkan standar seleksi berbasis akademik, prestasi, dan nilai IQ, DPRD mengkhawatirkan berkurangnya porsi atau bahkan hilangnya jalur zonasi reguler," ujarnya. 

​Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengajak warga Kota Bogor yang memiliki prestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera mendaftarkan diri ke Sekolah Maung melalui jalur yang tersedia.

​"Kami mengajak seluruh warga Kota Bogor, khususnya anak-anak kita yang berprestasi dan membanggakan, agar segera mendaftarkan diri ke Sekolah Maung. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pendidikan terbaik yang didukung oleh apresiasi atas kerja keras mereka selama ini," ujar Fajar Muhammad Nur.

​Fajar menekankan bahwa jalur prestasi memiliki porsi kuota yang cukup besar pada SPMB tahun ini, yakni mencapai 30 persen. 

Oleh karena itu, ia mendorong para orang tua dan pihak sekolah asal untuk aktif mendampingi para calon murid baru dalam proses administrasi.

​Jalur prestasi ini, lanjut Fajar, menjadi bentuk apresiasi nyata bagi siswa dengan nilai rapor terbaik serta mereka yang memiliki piagam kejuaraan yang tervalidasi atau terkurasi oleh instansi berwenang.

​Tahapan dan Jadwal Pendaftaran SPMB SMA 2026/2027

​Proses seleksi ini akan melewati beberapa tahapan penting yang terbagi ke dalam dua tahap utama. Pemetaan Calon Murid Baru (CMB) serta verifikasi pendaftaran melalui sekolah asal sudah dimulai sejak 29 Mei hingga 8 Juni 2026, dengan pengumuman pratahap pada 12 Juni 2026.

​Pendaftaran dan Verifikasi Tahap 1, memasuki tanggal 15 hingga 19 Juni 2026, yang hasilnya akan diumumkan pada 25 Juni 2026. Bagi siswa yang dinyatakan lolos, proses daftar ulang wajib dilakukan pada 26–29 Juni 2026.

​Pendaftaran dan Verifikasi Tahap 2, dibuka mulai 30 Juni hingga 6 Juli 2026. Hasil kelulusan tahap kedua ini akan diumumkan pada 10 Juli 2026, disusul dengan agenda daftar ulang pada 13–14 Juli 2026.

​"Bagi calon murid baru lulusan tahun sebelumnya atau yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat, pendaftaran dapat dilakukan sesuai jadwal PCMB dengan mendatangi langsung sekolah tujuan," ujar Fajar. 

​Empat Jalur Masuk dan Porsi Kuota Penerimaan

​Politisi NasDem tersebut menjelaskan sistem SPMB SMA tahun 2026 menyediakan empat jalur masuk utama dengan pembagian porsi kuota. 

Pertama ​jalur domisili (35%). Jalur yang diprioritaskan bagi siswa berdasarkan kedekatan jarak antara rumah tinggal dengan sekolah tujuan.

​Kedua jalur prestasi (30%). Jalur khusus yang mengapresiasi nilai rapor terbaik serta kejuaraan akademik maupun non-akademik.

​Ketiga jalur afirmasi (30%)  Jalur yang diperuntukkan bagi keluarga dengan ekonomi tidak mampu (KETM) dan murid berkebutuhan khusus.

Keempat ​jalur Mutasi (5%).Jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau kuota khusus instansi.

"Masyarakat diimbau untuk segera melengkapi dokumen persyaratan umum seperti Ijazah SMP/sederajat (atau Surat Keterangan Lulus), Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak (maksimal usia 21 tahun), KTP orang tua, serta Kartu Keluarga (KK). Selain itu, orang tua wajib menyertakan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) atau pakta integritas mengenai keaslian dokumen," Jelasnya. 

​Untuk persyaratan khusus jalur prestasi, calon peserta wajib melampirkan piagam lomba atau surat keterangan OSIS yang telah divalidasi pemerintah provinsi atau dikurasi oleh Kemdikbud, dengan masa terbit maksimal 3 tahun sebelum pendaftaran.

​Proses pemetaan akan dilaksanakan secara kolektif oleh SMP/MTs asal melalui pembuatan akun, input data mandiri, pengukuran jarak otomatis berbasis IT, hingga verifikasi oleh satuan pendidikan tujuan. 

Seluruh informasi resmi dan proses pendaftaran daring dapat diakses secara transparan melalui laman portal resmi di https://maung.spmb.jabarprov.go.id.

Sementara Anggota Komisi lV, Rozi Putra menambahkan bahwa Sekolah Maung di Jawa Barat resmi membuka pendaftaran, termasuk di Kota Bogor melalui SMAN 1 Kota Bogor dan SMKN 3 Kota Bogor.

"Secara prinsip, kami mengapresiasi hadirnya program Sekolah Maung ini, konsep program ini menarik karena berupaya menyiapkan sekolah unggulan bagi anak-anak yang memiliki potensi, prestasi akademik, maupun prestasi nonakademik," ucap Rozi. 

"Ibarat menanam, tentu kita perlu mencari dan menyeleksi benih terbaik, lalu menanamnya di media yang juga terbaik, agar kelak menghasilkan generasi yang unggul," tambahnya. 

Namun demikian, kata Rozi, program yang baik tetap harus dijalankan dengan perencanaan yang matang, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai niat baik untuk melahirkan sekolah unggulan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Rozi memberikan catatan penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait akses peserta didik dari luar Kota Bogor. Jika Sekolah Maung di SMAN 1 dan SMKN 3 terbuka bagi calon peserta didik lintas daerah, maka harus dipastikan bahwa anak-anak Kota Bogor tidak tersisihkan. 

Hal ini penting karena pada skema SPMB reguler tahun-tahun sebelumnya, SMAN 1 dan SMKN 3 menjadi tujuan banyak siswa Kota Bogor. Ketika statusnya berubah menjadi Sekolah Maung, tentu ada konsekuensi terhadap daya tampung dan akses bagi siswa lokal.

"Kami mendukung kompetisi berbasis prestasi. Namun, prinsip keadilan akses pendidikan juga harus tetap dijaga. Sekolah negeri yang berada di Kota Bogor harus tetap memberi ruang yang proporsional bagi anak-anak Kota Bogor, terutama mereka yang sebelumnya masih memiliki peluang masuk ke SMAN 1 atau SMKN 3 melalui sistem reguler," jelasnya. 

Kedua, terkait alasan pemilihan sekolah yang sudah eksis dan selama ini dikenal sebagai sekolah favorit. Ini menjadi pertanyaan mendasar di masyarakat. Mengapa program Sekolah Maung tidak dimulai dari sekolah baru atau sekolah yang sedang dikembangkan, misalnya SMA Negeri 11 di Kayumanis?. 

Jika dimulai dari sekolah baru, program ini bisa menjadi terobosan yang lebih genuin. Tidak mengganggu sistem reguler yang sudah berjalan, tidak mengurangi ruang akses masyarakat terhadap sekolah yang selama ini menjadi tujuan, dan sekaligus melahirkan sekolah unggulan baru di Kota Bogor. 

"Dengan begitu, Sekolah Maung bukan hanya mentransformasi sekolah yang sudah unggul, tetapi benar-benar menciptakan sekolah unggulan baru," katanya. 

Ketiga, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan memastikan seluruh informasi teknis mengenai proses penerimaannya disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat. 

Mulai dari kuota rombel, jalur seleksi, bobot penilaian, persyaratan, mekanisme pendaftaran, hingga alternatif bagi siswa yang tidak lolos.

Apalagi pengumuman Sekolah Maung dijadwalkan pada 8 Juni. Karena itu, harus dipastikan siswa yang tidak lolos tetap memiliki waktu dan kesempatan yang aman untuk mengikuti SPMB tahap berikutnya.

"Kami berharap program ini harus benar-benar menjadi wadah lahirnya generasi unggul, tetapi tetap berpijak pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada anak-anak Kota Bogor," Ujarnya. 

Karena itu, ia bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor akan terus mengawal agar pelaksanaan Sekolah Maung di SMAN 1 Kota Bogor dan SMKN 3 Kota Bogor berjalan transparan, objektif, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap akses pendidikan masyarakat Kota Bogor.