Perlindungan dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu fondasi penting bagi kemajuan sebuah kota. DPRD Kota Bogor berkomitmen penuh untuk memastikan hak-hak perempuan di Kota Bogor terlindungi secara utuh sekaligus memberikan payung hukum yang tetap.
Hal itu disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kota Bogor tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Devie P. Sultani dalam rapat kerja bersama Tenaga Ahli, pada Rabu (18/12).
Rapat kerja ini adalah salah satu proses dalam penyusunan Raperda Kota Bogor tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui diskusi dan penyusunan rekomendasi kebijakan. DPRD berkomitmen kerja nyata dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat terkait isu-isu perempuan di Kota Bogor.
Penguatan Peran Perempuan di Kota Bogor
Pembahasan rapat kerja berlangsung secara fokus dan melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi perempuan di Kota Bogor serta merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menjadi bahan masukan dalam penyusunan Raperda Kota Bogor tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan terwujud payung hukum tetap terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kota Bogor yang bermuara pada memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kami hadir untuk rakyat dan akan terus berupaya memberikan pelayanan optimal melalui kebijakan yang berpihak pada perempuan. DPRD Kota Bogor berkomitmen penuh untuk memastikan hak-hak perempuan di Kota Bogor terlindungi secara utuh sekaligus memberikan payung hukum yang tetap." tegas Ketua Pansus.
Dampak Positif untuk Masyarakat
Raperda ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan.Juga dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif gender dan inklusif.
Pansus Raperda Kota Bogor tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan selanjutnya akan merumuskan setiap hasil pembahasan dalam rapat untuk dijadikan masukan dalam penyusunan draft raperda.
“Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Bogor ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir aspirasi masyarakat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kota Bogor,” tutup Devie.